Sejarah Pemerintahan Republik Perancis

Tiba-tiba saja tertarik untuk nulis catatan kecil mengenai sejarah pemerintahan republik di Perancis. Mengapa bukan sejarah Perancis sejak awal???? Pertama karena sejarah Perancis sejak awal sudah banyak yang menulis. Kedua, sejarah pemerintahan republik di Perancis cukup menarik dicermati dan sangat relevan dengan reformasi di Indonesia. Apa itu inti reformasi (politik) yang sebenarnya dalam sistem pemerintahan republik?? Tidak lain adalah tarik-menarik antara pemegang mandat. siapa itu?? yaaa, yang merasa memegang mandat, entah Presiden, entah Parlemen.

Sejarah pemerintahan Perancis dari monarki menjadi republik diwarnai oleh pergantian pemerintahan yang tidak jarang disertai dengan pertikaian politik dan pertumpahan darah yang menimbulkan banyak korban. Pertikaian politik umumnya disebabkan oleh adanya tarik-menarik antara upaya memperkuat atau menyeimbangkan kekuasaan pemerintahan. Keterlibatan pemegang kekuasaan saat itu dalam pengambilan keputusan perang, serta berbagai permasalahan ekonomi dan sosial sangat mempengaruhi pula stabilitas pemerintahan saat itu.

Berdasarkan periodesasinya, masa pemerintahan Republik Perancis dibagi menjadi 5 periode, yaitu Republik Pertama (1793-1804), Republik Kedua (1848-1852), Republik Ketiga (1870-1890), Republik keempat (1946-1958), dan Republik kelima (1958-sekarang). Di sela-sela antara Republik Pertama hingga Republik Kelima terdapat pula pemerintahan monarki (baik absolut maupun konstitusional) serta pemerintahan militer (pada masa rejim Vichy). Periodesasi Republik Perancis didasarkan pada perubahan/ amandemen Konstitusi Perancis yang mempengaruhi sistem pemerintahan republik, umumnya berkaitan dengan permasalahan-permasalahan: legitimasi pemegang mandat rakyat (Presiden atau Legislatif); cara pemilihan pemegang mandat (pemilu langsung atau tidak langsung); kriteria pemilih (dahulu hanya pria yang berhak memilih); pembatasan masa jabatan presiden; hubungan eksekutif (Presiden dan Perdana Menteri) dan legislatif.

Première République française (Republik Perancis Pertama): 1793-1804

Republik Pertama Perancis terbentuk sebagai hasil dari Konvensi Nasional Perancis (Sidang Badan Konstitusional dan lembaga legislatif yang disahkan dengan Konvensi) tanggal 21 September 1792 dan rangkaian revolusi Perancis (1789-1799) yang menghendaki penghapusan sistem pemerintahan Kerajaan Perancis saat itu. Republik Pertama Perancis menandai era baru pemerintahan republik di Eropa. Napoleon Bonaparte (1799-1804) merupakan salah satu pemimpin pada masa Republik Pertama Perancis tersebut. Periodesasi pemerintahan Republik Pertama Perancis secara konstitusional adalah sebagai berikut:
Pemerintahan Konvensi Nasional (20 September 1792-26 Oktober 1795)
Diréctoire exécutive (Pemerintahan Eksekutif) : 2 November 1795-10 November 1799
Consulat (Pemerintahan Konsulat) : 11 November 1799-18 Mei 1804
Pada masa Republik Perancis Pertama masih diwarnai dengan berbagai revolusi, termasuk eksekusi terhadap Raja Louis Ke-16. Selama masa pemerintahan Napoleon, sejarah Perancis banyak diwarnai dengan pertempuran.

Deuxième République française (Republik Kedua Perancis) :1848-1852
Pemerintahan Republik Kedua Perancis diawali tanggal 26 Februari 1848 dengan ditandai adanya penentangan kubu liberal terhadap pemerintahan. Pemerintahan Republik Kedua Perancis di bawah Charles Louis Napoleon Bonaparte (Napoleon III). Dua isu utama yang diperjuangkan Republik Kedua adalah hak pilih bagi semua gender (karena hak pilih wanita pada saat itu di beberapa negara tidak berlaku) dan peningkatan lapangan kerja. Pada masa tersebut muncul berbagai macam organisasi masyarakat, termasuk organisasi wanita. Pengangguran berhasil diciptakan, muncul sekitar 479 perusahaan surat kabar. Namun terdapat penurunan sekitar 54% usaha di Paris terkait dengan menurunnya perdagangan barang-barang mewah
Republik Kedua juga ditandai dengan meningkatnya konservatisme dan pertantangan antar kelas/ strata sosial. Kondisi soail yang tidak menentu akibat pengaruh keolmpok liberal berdampak terhadap pemilu saat itu. Hasutan yang dilakukan kubu kiri tidak menghalangi dominasi kubu moderat dan konservatif di lembaga legislatif. Pemerintah memperkuat perekonomian dan jaminan sosial dengan penerapan pajak. Kebijakan pajak banyak diabaikan dan dukungan pemerintah dari masyarakat pedesaan dan kelompok pekerja menjadi berkurang. Ibaratnya sistem jaminan sosial tidak didukung para petani yang bekerja keras untuk membantu para penganggur di perkotaan. Pertentangan antar kelas dan
Troisième République française (Republik Ketiga Perancis): 1870-1940

Periode pemerintahan Republik Ketiga Perancis berlangsung paska Republik Kedua (jatuhnya Napoleon III akibat Perang Perancis-Prusia) hingga Rejim Vichy (rejim yang beribukota di Vichy dan ditandai dengan menguatnya kekuasaan militer)?. Sistem pemerintahan saat itu adalah republik parlementer. Pada masa ini Perancis sekalipun sejarah Perancis diwarnai dengan peristiwa-peristiwa yang kurang menyenangkan, namun pemerintahan republik yang terlama memperlihatkan bahwa Republik Ketiga dapat mengatasi berbagai cobaan yang menimpa saat itu.

Quatrième République française (Republik Keempat Perancis): 1946-1958

Pemerintahan Republik Perancis Keempat atau disebut juga republik Konstitusional berlangsung tahun 1946-1958 dan merupakan upaya membangkitkan kembali Republik pada masa Ketiga yang sempat mengalami berbagai permasalahan akibat Perang Dunia Kedua. Konstitusi saat itu adalah Konstitusi 13 Oktober 1946 yang menekankan upaya memperkuat eksekutif guna mencegah ketidakstabilan pemerintahan yang dapat menghambat jalannya program-program pemerintah. Pada masa Republik Keempat, pertumbuhan ekonomi Perancis sangat pesat dan Perancis dapat membangun kembali industri-industrinya. Namun Ketidakstabilan pemerintahan masih mewarnai periode tersebut, khususnya berkaitan dengan ketidakmampuan pemerintah mengambil keputusan-keputusan tegas sehubungan dengan isu-isu kontroversial, terutama dekolonisasi. Kubu kanan di jajaran Militer Perancis menentang upaya pemerintah untuk menegosiasikan masalah Algeria dengan kalangan nasionalis Algeria.

Cinqième République française (Republik Perancis Kelima): 5 Oktober 1958 - sekarang
Pertikaian kubu kanan di jajaran Militer Perancis saat itu memaksa Presiden Charles de Gaulle untuk memperkuat kekuasaan Presiden. Amandemen terhadap konstitusi dilakukan dengan disahkannya konstitusi Perancis yang baru, yaitu Konstitusi 5 Oktober 1958, yang menjadi dasar bagi pemerintahan republik Perancis hingga saat ini. Berdasarkan konstitusi tersebut, sistem pemerintahan republik parlementer diganti dengan sistem semi presidensial.
Pada masa Republik Kelima sendiri, telah terjadi beberapa kali amandemen terhadap Konstitusi 1958 yang berkaitan dengan: penghapusan hukuman mati, pengurangan masa jabatan presiden (dari 7 tahun menjadi 5 tahun) serta penegasan imunitas Presiden selama menjabat.
Gaulism

Presiden de Gaulle juga dikenal sebagai pencetus ideologi politik Gaulism yang intinya ingin menegakkan independensi Perancis, baik secara politis mauun ekonomis. Daya tangkal nuklir Perancis merupakan salah satu modal untuk menciptakan independensi politik luar negerinya, khususnya pada waktu itu untuk membebaskan pengaruh 2 kekauatan dunia yang berkuasa saat itu, AS dan Rusia. Politik luar negeri yang independen pada masa de Gaulle sempat menimbulkan kemarahan AS dan Inggris ketika de Gaulle menarik kepemimpinan Perancis di NATO dan menolak keberadaan markas besar NATO di Fontainebleu, Perancis.

Gaulisme dalam kebijakan dalam negeri intinya konservativisme sosial, intervensi pemerintah dalam pengaturan perekonomian, yang sering dikenal sebagai kebijakan yang populis. Ideologi Gaulism identik pula dengan ideologi sayap kanan di Perancis. Meskipun demikian, terdapat juga partai dari sayap kiri Perancis yang menggunakan ideologi Gaulism.