vendredi 18 mai 2007

Perdebatan RUU Energi Perancis

Catatan ini sebenarnya juga sudah lama, bulan Juli 2006. Tapi sekedar memberi gambaran saja mengapa kubu kanan mengajukan RUU Energi Perancis saat itu. Coba simak!
_______________

Usulan pemerintah mengenai RUU Energi yang baru berawal dari pernyataan PM Villepin pada tahun 2005 mengenai strategi kebijakan energi Perancis yang baru. PM Villepin menekankan bahwa produksi energi nasional Perancis hanya mampu memenuhi 50% kebutuhan energi Perancis. Kondisi tersebut perlu terus dikembangkan untuk mendukung kemandirian dan keamanan pemenuhan kebutuhan energi Perancis. Inovasi teknologi dan kemandirian dalam pemenuhan kebutuhan energi merupakan strategi utama dari kebijakan energi pemerintahan PM Villepin.

Untuk menciptakan keamanan dan kemandirian dalam pemenuhan pasokan energi, khususnya mengantisipasi liberalisasi pasar energi Eropa yang akan diberlakukan tanggal 1 Juli 2007, pemerintah menetapkan 3 pilar utama guna mendukung strategi kebijakan energi Perancis, yaitu:
· menciptakan investasi masif dalam kebijakan energi, dimulai dengan sektor minyak;
· memanfaatkan sumber-sumber energi yang dapat diperbarui, khususnya pembangkit listrik tenaga air dan bio-fuels yang dapat dikembangkan untuk mengurangi ketergantungan Perancis terhadap energi atom guna memenuhi kebutuhan listrik;
· melakukan penghematan penggunaan energi, baik dengan menerapkan sistem pajak maupun meningkatkan penggunaan sumber-sumber energi yang dapat diperbarui, seperti mobil berbahan bakar hemat energi, pemanas dengan menggunakan tenaga matahari, dsb.

Sejalan dengan strategi kebijakan energi Perancis yang baru, maka pemerintah akan mendorong dan memperkuat investasi industri strategisnya di bidang energi agar mampu bersaing dengan pelaku pasar global. Perusahaan minyak dan gas Perancis Total misalnya didorong untuk lebih memperkuat investasi di bidang kapasitas penyulingan minyak. Di sektor pembangkit tenaga nuklir yang menjadi andalan utama bagi produksi energi Perancis, pemerintah mendorong dimulainya strategi nuklir untuk masa depan melalui penggunaan generasi baru pembangkit tenaga nuklir. Diperkirakan target pemasaran tenaga nuklir Perancis nantinya akan berorientasi pada skala besar, khususnya dengan meningkatnya kebutuhan energi dari negara-negara Eropa Tengah dan Timur.

Kebutuhan Perancis akan gas saat ini tergantung dengan pemasok asing. Peleburan Gaz de France (GDF) dan Suez dimaksudkan untuk menciptakan perusahaan energi strategis Perancis senilai 62 milyar euro, dari gabungan GDF (25 milyar euro) dan Suez (37,6 milyar euro) dan diharapkan mampu bersaing dengan pelaku pasar global. Penggabungan tersebut juga dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan pemerintah dalam mengendalikan harga gas impor karena kapasitas dan modal perusahaan yang kuat akan memperkuat daya tawar dengan perusahaan pemasok.

Untuk itu pemerintah mempersiapkan terlebih dulu perangkat hukum guna memfasilitasi privatisasi industri strategisnya di bidang energi. Apabila penggabungan GDF-Suez disetujui maka pemerintah akan melakukan upaya-upaya ke dalam perusahaan tersebut untuk menghadapi hambatan-hambatan pasar internasional dengan memperkuat investasi guna menghadapi kecenderungan peleburan perusahaan-perusahaan Eropa dan untuk lebih mampu mengamankan kepentingan konsumen.

RUU Energi Perancis yang baru sebenarnya dijadualkan untuk dibahas di Majelis Nasional bulan Juni 2006. Namun pembahasan di Parlemen dimundurkan menjadi bulan September 2006 karena adanya perbedaan pendapat di kubu Partai UMP mengenai beberapa prinsip yang terkait dengan privatisasi GDF. Untuk itu Partai Union pour un Mouvement Populaire (UMP) melakukan upaya-upaya untuk mengkonsolidasikan posisi guna mendukung pemungutan suara di Parlemen terhadap RUU Energi yang baru.

GDF, perusahaan gas yang sekitar 80% sahamnya dikuasai oleh negara, menurut RUU Energi yang baru ditargetkan akan diprivatisasi menjadi hanya sekitar 34% kepemilikan saham oleh negara. Hal tersebut menimbulkan kekhawatiran, baik kubu oposisi maupun kubu partai UMP sendiri, karena dampak privatisasi tersebut dikhawatirkan dapat menimbulkan harga gas meningkat.

Ketua Kelompok UMP di Parlemen mengatakan bahwa mayoritas anggota Majelis Nasional akan mendukung RUU tersebut. Kubu PM Villepin mengklaim bahwa meskipun masih terdapat perbedaan pandangan, namun sebagian besar kalangan UMP akan mendukung RUU Energi yang baru tersebut.

Kubu Partai Sosialis dan Partai Komunis masing-masing mengatakan telah mempersiapkan sejumlah besar amandemen dan petisi nasional terhadap RUU tersebut. Partai Sosialis (PS) mengatakan bahwa usulan privatisasi GDF dari sudut pandang ekonomi dan perhitungan mengenai permasalahan energi bukanlah solusi yang baik. PS juga mengatakan akan memanfaatkan berbagai prosedur untuk memperlambat dan bahkan menghentikan perdebatan mengenai privatisasi GDF.

Tanda-tanda konsolidasi di kalangan Partai UMP untuk mendukung UU Energi yang baru, khususnya terkait dengan privatisasi GDF tampaknya dipengaruhi oleh perdebatan mengenai krisis energi yang cukup mengkhawatirkan berbagai kalangan. Namun langkah-langkah pemerintah untuk tetap mempertahankan jenis bidang usaha pada pelayanan publik dan dimungkinkannya intervensi pemerintah pada saat-saat tertentu guna menjamin kepentingan nasional akan pasokan gas bumi, cukup menenangkan sebagian kalangan UMP. Konsolidasi di kalangan UMP penting mengingat komposisi Majelis Nasional Perancis didominasi oleh Partai UMP sehingga kelolosan suatu RUU memerlukan dukungan utama dari Partai UMP.

Sejumlah kalangan menilai kesamaan posisi mengenai privatisasi tersebut tidak cukup mempunyai legitimasi yang kuat untuk menjawab kekhawatiran masyarakat mengenai daya tawar GDF terhadap perusahaan pemasok gas seperti Rusia, khususnya dalam memenuhi ketergantungan pasokan gas dalam negeri untuk jangka panjang. Namun demikian tampaknya kubu oposisi pun tidak mempunyai usulan lain yang mampu menjawab strategi keamanan pasokan energi Perancis.

Secara politis orientasi kebijakan energi Perancis cukup jelas, namun kebijakan yang akan diambil pemerintah akan mempunyai konsekuensi geopolitis yang menentukan. Salah satunya adalah kebijakan/ peraturan-peraturan pemerintah untuk melindungi industri strategis Perancis misalnya, bertentangan dengan semangat liberalisasi di UE. Perancis dalam hal ini menggunakan dalih bahwa setiap negara UE dimungkinkan untuk mendefinisikan sektor strategis yang terkait dengan kepentingan nasional.

Diajukannya RUU Energi Perancis merupakan salah satu upaya pemerintah untuk membenahi institusi dalam negeri guna mengamankan kepentingan nasional menghadapi konsensus yang telah disepakati bersama di UE. Selain memperlihatkan komitmen yang kuat terhadap kepentingan nasional, upaya pemerintah tersebut diharapkan akan dapat menggalang dukungan dari kalangan nasionalis, kalangan penentang UE maupun kalangan liberalis dalam menghadapi pemilihan presiden tahun 2007 mendatang.

Keamanan pasokan energi bagi suatu negara akan menjadi faktor yang menentukan kebijakan luar negerinya ke depan. Apabila kebijakan energi PM Villepin nantinya berhasil maka Perancis akan lebih independen dalam kebijakan luar negerinya.


Paris, Juli 2006

Aucun commentaire: